Soal Korupsi Dana Pokir, KPK Kawal APBD Jabar 2022.

Jakarta-JK, Terkait tuntutan mahasiswa di Jawa Barat yang meminta KPK menurunkan divisis pencegahan untuk mengawal Anggaran APBD Jabar tahun 2022 mendapat respon langsung dari KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan pihaknya akan terus melakukan pencegahan dan penyuluhan terkait korupsi di DPRD Jawa Barat.

Wilayah II KPK pada 22 Maret 2021 di wilayah Jabar tengah melakukan koordinasi. Kemudian akan di lakukan sosialisasi dan diskusi dengan jajaran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jabar.

Menurut IPI dalam diskusi tersebut, sempat di bahas tentang sinergi pemberantasan korupsi yang di gelar di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Provinsi Jabar, Bandung.

Menurut Ipi, peran mahasiswa yang sudah berupaya dalam pencegahan korupsi sangat penting. “KPK mengapresiasi dan mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Salah satunya dengan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang eksekutif maupun legislatif,” kata Ipi,” katanya.

Ipi mengatakan salah satu yang sedang akan di awasi adalah perbaikan tata kelola pada 8 area intervensi. Area itu mencakup Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Perizinan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN. Kemudian manajemen Barang Milik Daerah (BMD), optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola dana desa.

Sebelumnya, mahasiswa Jabar yang terdiri atas GMKI, HMI, KAMMI, PMKRI, dan HIKMAHBUDHI mengatakan pihaknya konsisten dalam mengawal APBD Jabar tahun 2022. Hal itu di lakukan agar tidak terjadi kasus jual-beli dana aspirasi pokok-pokok pikiran yang kasusnya sedang di tangani oleh KPK.

"Salah satu tugas fungsi KPK kan adalah melakukan tindak pencegahan, ini di Jabar ada kasus mega skandal korupsi di DPRD Jabar, yaitu jual beli dana pokok-pokok pikiran anggota Dewan, dan sebentar lagi akan ada proses perumusan APBD Jabar tahun 2022. Maka dari itu, kami meminta KPK untuk menurunkan tim divisi pencegahan tindak pidana korupsi, karena kami khawatir modus serupa akan terulang kembali," kata Ravindra,  Koordinator HIKMAHBUDHI Jabar dalam keterangan yang diterima.(Opik)