Banyak Proyek DPUPR Yang Mangkrak, Lebih Baik Anggarannya Dialokasikan Untuk Pokir Dewan

Karawang, JK-Seiring memanasnya hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) II Karawang untuk Tahun Anggaran (TA) 2020, sehingga tidak dapat terpenuhinya keinginan Pokok Pikiran (Pokir) yang di inginkan sesuai dengan angka yang di minta oleh para anggota DPRD Karawang.

Pro dan kontra dari masyarakat Karawang pun terus berdatangan. Banyak pihak menganggap, bahwa peruntukan APBD untuk Pokir Dewan tidak perlu terlalu tinggi. Karena progres pembangunan sudah di rasa efektif dengan di realisasikannya langsung oleh Pemerintah melalui penyerapan aspirasi masyarakat dalam Musrenbang.

Tapi tidak demikian dengan Paguyuban Karawang Jawara, H. Dian Kurnia yang sejak awal mengkritisi sikap Sekda yang di anggapnya terlalu frontal dalam menghadapi Dewan, dan terlalu ember menyampaikan sesuatu hal yang tidak semestinya di ungkapkan pada ruang publik seperti apel pagi di halaman Plaza Pemkab Karawang.

"Sejak awal saya orang yang megecam keras sikap Sekda dalam menyikapi permintaan Dewan. Buktinya kan atas sikapnya itu, persoalan ini menjadi polemik berkepanjangan, semua pihak ikut serta menyikapi. Baik di media massa, mau pun di Sosial Media (Sosmed) seperti Facebook.", Sesalnya.

"Kalau pun memang APBD II Karawang di anggap tidak cukup memenuhi permintaan Pokir Dewan secara maksimal di Tahun Anggaran 2020. Ya jangan lah sampai di utarakan di ruang publik, cukup jadi pembahasan di internal DPRD Karawang dengan TAPD saja.", Pintanya.

"Dan saya pikir, Dewan meminta alokasi APBD untuk Pokir tinggi pun wajar. Pasalnya, mereka punya beban janji politik pada konstituennya. Sehingga mereka harus dapat mengakomodir keinginan pembangunan di Daerah Pemilihan (Dapil) yang di inginkan konstituennya.", Tegasnya.

"Lagi pula pembangunan yang di laksanakan oleh Dinas PUPR Karawang banyak mengecewakan publik. Banyak contohnya proyek - proyek mangkrak seperti pembangunan gedung Pemda II, dan contoh lainnya.",

"Lebih baik anggaran pada Dinas PUPR Karawang di alokasikan secara maksimal untuk Pokir Dewan, agar fungsi pengawasannya lebih maksimal dan intensif.", Tutupnya.(Andri)